975 Hektar Lahan Di Beltim Masuk WPR, Fezzi Kumpulkan Instansi Terkait dan Kades

BANGKA BELITUNG, wowbelitung.com -- DPRD Kabupaten Belitung Timur panggil Instansi pemerintah daerah terkait dan kepala desa yang wilayahnya ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP yang membahas terkait tata cara pengurusan izin pertambangan rakyat (IPR) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, Senin 22 Mei 2023 siang.

Usai rapat, kepada wowbelitung.com Fezzi mengatakan seluas 975 hektare lebih wilayah Belitung Timur telah ditetapkan menjadi WPR oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Baca Juga: Aset Pemda Belum Tertata Rapi, Kejaksaan Negeri Beri Pendampingan Kepada DPRD Belitung Timur

Namun setelah WPR terbit kata Fezzi, beberapa permasalahan muncul. Sehingga Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Belitung Timur pun mengajukan RDP.

Diantara permasalahan itu disampaikannya, masyarakat tidak boleh menambang di lokasi WPR sebelum mengantongi IPR. Kemudian antara Desa Baru dan Desa Sukamandi juga ada sengketa batas wilayah.

Namun demikian, Kepala Desa yang hadir saat RDP diterangkannya, menyetujui supaya IPR bisa segera diterbitkan. Tapi dengan catatan tidak semua WPR diberikan.

"Memang dari aturan, yang menentukan wilayah-wilayah itu adalah desa. Dan kami juga minta agar batas wilayah antar desa itu segera diselesaikan oleh tata pemerintahan," kata Fezzi.

Baca Juga: Produk UMKM Belitung Timur Sudah Pasarkan di Toko Roti Rossy Cake and Pastery Tangerang Selatan

Dia menambahkan, berdasarkan penjelasan dari Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Timur, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya IPR bisa terbit.

"Seperti jaminan reklamasi , upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Ini harus dipenuhi sebelum terbitnya IPR," jelasnya.

Selain itu, Fezzi mengimbau Pemerintah Daerah berikan edukasi kepada penambang dan masyarakat yang ingin mengajukan IPR supaya mengetahui prosedur dan aturan terkait itu.(*)